KebijakanPengadaan Barang Dan Jasa; Insider Trading; Corporate Secretary Charter; Sistem Pengendalian Intern; GRATIFIKASI; Logo Phapros yang lebih dinamis ini, menegaskan falsafah bisnis yang telah menjadikan Phapros berkembang dari sebuah pabrik farmasi kecil di daerah menjadi salah satu perusahaan nasional terkemuka, dengan: SAYEMBARALOGO PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-65 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Lantai 3 Gedung Utama (Sayap Barat), Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan KepalaBalai Lelang Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Mujahid Amrudin mengatakan, total paket pengadaan barang dan jasa kali ini sebanyak 33 paket. Jumlah anggarannya Rp 14 miliar. Proyek secara fisik meliputi konstruksi, pembuatan jembatan dan jalan. Ada pula konsultan untuk perencanaan meliputi pembuatan kawasan desain wisata Puncak Sosok Kegiatanpembekalan dan test/ujian diselenggarakan dengan tujuan memenuhi ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khususnya pada pasal II angka 2 yang menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen s/d akhir tahun 2007 harus mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan RUPBPS Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut. Rencana Umum Pengadaan BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2022. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 2022. Rencana Umum Pengadaan BPS Provinsi Kalimantan Tengah yang termutakhir juga dapat diakses melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web melalui tautan web aplikasi: PengadaanBarang dan/atau Jasa; PPID. Profil PPID; Regulasi PPID PT. JAMKRIDA NTT; Informasi Publik PPID PT.JAMKRIDA NTT. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi yang wajib tersedia setiap saat; Layanan Informasi Publik; Kontak Us . Pengertian Pengadaan barang jasa menurut perpres no 4 tahun 2015 adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dimulai dari perencanaan. Disetiap instansi pemerintah biasanya melakukan pengadaan barang/jasa untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya tepat jumlah, tepat muru dan tepat waktu. Pengadaan barang/jasa ini memiliki prosedur dan tata caranya tersendiri. Namun sebelum jauh membahas ke arah sana, sebaiknya kita ketahui dulu pengertian pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sebagai berikut ini. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam pasal 1 angka 1 Perpres 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perpres nomor 4 tahun 2015, dinyatakan bahwa “Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”. Dalam kaitannya dengan pengertian pengadaan barang/jasa di atas ada beberapa poitn penting yang bisa kita ambil, yang mana poin penting tersebut merupakan proses dari pengadaan yaitu perencanaan, analisis kebutuhan, kegiatan pengadaan dan memperoleh barang dan jasa. Yang pertama adalah perencanaan, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kedua adalah kebutuhan, pada dasarnya pengadaan barang/jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Rencana umum pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut a. Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan. b. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa. c. Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pengorganisasian pengadaan barang/jasa dan penetapan penggunaan produk dalam negeri. d. Menyusun Kerangka Acuan Kerja KAK Baca juga Pengadaan Bahan Pustaka Untuk Perpustakaan Ketiga Kegiatan, yaitu bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis umber daya tersebut sebagai masukan input untuk menghasilkan keluaran output dalam bentuk barang/jasa. Keempat adalah memperoleh barang/jasa. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Sedangkan jasa dapat dimaknai sebagai setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain. Artinya, jasa itu terkait dengan input, proses dan/atau output. Hal ini menunjukan bahwa pengadaan barang lebih sederhana dibandingkan dengan pengadaan jasa. Mengapa demikian? Karena pengadaan barang yang paling penting adalah keluarannya outpu saja, sedangkan prosesnya sebagai pelengkap saja. Tidak demikian halnya dengan pengadaan jasa, dimana tahapannya meliputi input, proses dan output. Dalam konteks ini barang/jasa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah barang dan jasa yang meliputi jasa kontruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Butuh pengadaan buku? Mari kerjasama bersama deepublish untuk melengkapi koleksi perpustakaan Anda. Download Katalog untuk melihat koleksi buku di Penerbit Deepublish, atau Daftar Pengadaan untuk mendaftar. Ingin mengetahui lebih tentang dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah? Ketahui melalui buku berikut ini Judul Buku Manajemen Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Pengarang I Putu Jati ArsanaInstitusi Universitas Tompotika LuwukKategori Buku ReferensiBidang IlmuSosial dan PolitikISBN978-602-401-581-7Ukuran14×20 cmHalamanxxiv, 433 hlmHargaRp Beli Sekarang Pengadaan barang dan jasa procurement perlu diprogramkan oleh pemerintah atau institusi swasta dikarenakan adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa. Misalkan alat tulis kantor ATK yang dibutuhkan oleh sebuah instansi, obat untuk kebutuhan puskesmas dan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, perlengkapan perang untuk instansi militer, pembangunan untuk jasa konsultansi, dan kebutuhan jasa lainnya. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar tujuan dari pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak Pengguna dan Penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Pengadaan barang dan jasa tersebut diikat dengan sebuah kontrak antara pemerintah Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak Pengguna dan perusahaan baik milik negara atau swasta bahkan perorangan sebagai Penyedia. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018, yaitu Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Mendorong pemerataan ekonomi. Mendorong pengadaan berkelanjutan. Jenis-jenis Pekerjaan Barang/Jasa Pengelompokan kebutuhan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan yang dapat dikerjakan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Barang, yaitu kebutuhan akan benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh K/L/PD. Contoh pengadaan buku sekolah, pengadaan AC, pengadaan kendaraan dinas, dan lainnya. Pekerjaan Konstruksi, yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contoh Pekerjaan bangunan gedung/sipil dan mencakup juga yang pekerjaan konstruksi spesialis, yaitu instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prapabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Jasa Konsultansi, yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir brainware. Contoh Jasa konsultansi di bidang pekerjaan konstruksi, Jasa konsultansi di bidang transportasi, Jasa konsultansi di bidang hukum, Jasa konsultansi di bidang pendidikan, Jasa konsultansi di bidang kesehatan, Jasa keahlian profesi, dan lain sebagainya. Jasa Lainnya, yaitu jasa atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh pengadaan jasa boga catering service, pengadaan jasa layanan kebersihan cleaning service, pengadaan jasa penyedia tenaga kerja, pengadaan jasa penyewaan, pengadaan jasa akomodasi, pengadaan jasa penyelenggaraan acara event organizer, pengadaan jasa pengamanan, pengadaan jasa layanan internet, dan lain sebagainya. Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengadan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa pemerintah menerepkan prinsip-prinsip sebagai berikut EfisienPelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memperhatikan penggunaan dana APBN/APBD yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan. EfektifDalam pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan yang ingin dicapai dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud. TransparansiK/L/PD menyampaikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, yang sifatnya terbuka kepada seluruh peserta penyedia barang/jasa, serta bagi masyarakat luas pada umumnya. BersaingMemberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, untuk menawarkan barang/jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN. Adil/tidak diskriminatifPemberian perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan. AkuntabelPertanggung jawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangna yang berlaku. Dalam arti bahwa pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran, baik secara fisik, maupun keuangannya serta manfaat atas pengadaan tersebut terhadap tugas umum pemerintahan dan/atau pelayanan masyarkat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Adapun manfaat memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah a mendorong praktek Pengadaan Barang/Jasa yang baik, b menekan kebocoran anggaran clean governance. Pihak – Pihak yang Terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan cara dan waktu sesuai peraturan yang berlaku serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan. Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 terdapat pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, yakni 1. Pengguna Anggaran PA Pengguna anggaran PA adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2. Kuasa Pengguna Anggaran KPA Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunan APBD. KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA. Sedangkan KPA pada Pemerintah Daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau usul PA. KPA untuk dana dekonsetrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada K/L/I pusat lainnya atau usul Kepala Daerah. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. 3. Pejabat Pembuat Komitmen PKK PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Atas dasar itulah, PPK bertugas dan memiliki wewenang untuk menyusun spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diprogramkan, menetapkan HPS Harga Perkiraan Sendiri sebagai batas atas harga kontrak yang diperbolehkan, menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan dengan penyedia barang/jasa, mengawasi pelaksanaan kontrak, serta membuat keputusan apabila terjadi sengketa/permasalahan dalam pelaksanaan kontrak. Baca juga Syarat-syarat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen KPA Merangkap sebagai PPK 4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ adalah unit kerja organisasi pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. UKPBJ diisi oleh pejabat pengadaan dengan status pegawai negeri sipil PNS yang merupakan personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. Baca juga Pembentukan UKPBJ 5. Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabatfungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atauE-purchasing. 6. Penyedia barang dan jasa Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Demikianlah ulasan mengenai pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah, tujuan, jenis, prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Semoga bermanfaat dan maju terus untuk Pengadaan Indonesia! Rakyat Merdeka - Jasa Industri Engineering, Procurement, and Construction EPC atau Rancang Bangun dan Kerekayasaan diyakini mampu menjadi penggerak peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia GAPENRI Dhira Nandana pada Diskusi bertajuk "Peran Penting Jasa Rancang Bangun Industri EPC Untuk Mendukung Pembangunan Industri Nasional" yang digelar Forum Wartawan Industri Forwin di Jakarta, Jumat 9/6. "Melalui kerja sama dengan pihak terkait termasuk Persatuan Insinyur Indonesia dan industri, kami yakin bahwa EPC dapat menjadi penggerak peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri," kata Dhira. Baca juga Demplot Inisiasi TEKAD, Tingkatkan Penghasilan Rumah Tangga Desa RumahsoalDhira memaparkan, EPC atau jasa konstruksi terintegrasi adalah salah satu bentuk dari jasa yang dituangkan dalam kesepakatan kontrak pada beberapa sektor pekerjaan. Pelaksana kontrak bertanggungjawab untuk seluruh aktivitas pekerjaan sejak perancangan atau desain engineering, pengadaan bahan dan peralatan procurement, pelaksanaan konstruksi construction, sampai dengan pengujian untuk siap dioperasikan atau diserahterimakan kepada pemilik. Menurut Dhira, perlu kerja sama dari berbagai pihak agar EPC Indonesia semakin diberdayakan. Menurut Dhira, dari 112 anggota, sebagian besar telah berkontribusi dalam pembangunan proyek strategis nasional. "Untuk meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri TKDN, harus mengajak teman-teman dari Indonesia, karena kalau tidak, tidak ada benefitnya untuk Indonesia," ujar Dhira. Baca juga KPK Endus Modus Penerimaan Uang Panas Pejabat Bea CukaiSementara itu, Ketua Komite Kerja Sama Persatuan Insinyur Indonesia PII, Raymod N Rasfuldi menyatakan, saat ini terdapat insinyur yang terdaftar di PII. Jumlah tersebut dinilai masih kurang jika melihat aspirasi dari Kementerian Perindustrian untuk mendukung sektor EPC. "Jumlahnya masih kurang, mungkin kemudian kita perlu insinyur untuk bisa mendukung aspirasi pemerintah kita untuk bisa melaksanakannya, termasuk soal yang terkait TKDN," ujar Raymond. Menurut Raymond, peran aktif insinyur untuk mendukung EPC dan jasa konstruksi terintegrasi mulai dari desain, perencanaan proyek dengan keahlian teknisnya, mengontrol kualitas, manajemen proyek, hingga memberikan inovasi dan solusi yang akhirnya bisa memberikan hasil untuk mencapai apa yang ditargetkan pemerintah adalah sangat penting. Update berita dan artikel menarik lainnya di Google News Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Home > Logo desain Produk Merek pengadaan barang / jasa Pemerintah - set siap pergi gambar png Logo desain Produk Merek pengadaan barang / jasa Pemerintah - set siap pergi gambar png Apakah Anda mencari gambar transparan logo, kaligrafi, siluet di Logo, Merek, Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah? Jelajahi koleksi Logo, Merek, Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah gambar Logo, Kaligrafi, Siluet kami yang luar biasa. Gambar baru diunggah setiap minggu. Klik pada gambar thumbail untuk mengunduh gambar ukuran penuh. Gratis untuk penggunaan pribadi. Tidak diperlukan atribusi. Resolusi 1024*320 Nama Logo desain Produk Merek pengadaan barang / jasa Pemerintah - set siap pergi gambar png Lisensi Pemakaian pribadi Mengetik png DPI gambar 72 Ukuran KB DMCA Laporan DMCA Anda mungkin juga menyukai Kata kunci terkait unduh lambang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP – lambang berupa ekstensi PSD, CDR, AI, JPEG yang dapat digunakan untuk keperluan kantor dan formallitas. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP. lambang ini miliki filosofi sebagai lambang yang udah menyokong kinerja seluruh kementrian dan kinerja para pejabat dan ASN. lambang ini terletak didalam kementrian sendiri – sendiri yang miliki fungsi dan jabatan yang berbeda, sehingga tidak tumpang tindih. Download Logo Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP PNG, Downlod logo Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP PSD, download logo Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP CDR, Download logo Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP Vektor. Downlod Lambang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP PNG, Downlod lambang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP PSD, download lambang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP CDR, Download lambang. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP Vektor. Masuk

logo pengadaan barang dan jasa